Jakarta – Revisi UU TNI dikritisi oleh Wakil Koordinator KontraS Andy M. Rezaldy. Menurutnya perubahan itu bisa menimbulkan problematika baru. Terutama terkait
Tag: Revisi UU TNI
Pengamat: Perluasan Kewenangan Militer dalam Revisi UU TNI Bisa Mengancam Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
Rencana Penambahan Kodam Dikritik, Bukan untuk Cegah Ancaman Luar Malah Berorientasi ke Dalam
JAKARTA — Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, rencana penambahan Kodam untuk setiap provinsi, menunjukkan bahwa masih kuatnya orientasi pembangungan postur
Revisi UU TNI Berpolemik, Bahayakan Demokrasi Hingga Bisa Bangkitkan Orde Baru!
JAKARTA – Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai adanya wacana Revisi UU TNI yang menyebut TNI akan mengajukan tambahan kementerian dan lembaga sipil
Potensi Tumpang Tindih Tugas TNI-Polri, Akademisi Tolak Revisi UU TNI
Jakarta – Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai pro kontra di publik. Diketahui, draft
Tolak Revisi UU TNI, KontraS : Bentuk Penghianatan Mandat Reformasi!
Jakarta – Badan Pekerja KontraS menyoroti wacana Revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mencuat
Amnesty & Imparsial Kritik Revisi UU TNI, Buka Dwifungsi ABRI Hingga Hentikan Reformasi Militer
Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menyoroti penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Revisi Undang-undang (RUU)
Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Revisi UU TNI : Potensi Bahayakan Demokrasi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
No More Posts Available.
No more pages to load.