JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Tag: Revisi UU TNI
Kritik PBHI: UU TNI Hambat Profesionalisme dan Reformasi
Jakarta – Polemik terkait sepak terjang militer yang saat ini mulai masuk ke dalam ruang-ruang sipil terus memicu reaksi di masyarakat khususnya
CBA Kritik Revisi UU TNI & Prajurit Aktif Masuk Jabatan Sipil
Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai wacana prajurit TNI mengisi jabatan sipil dapat merusak sistem kenegaraan.
Imparsial Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI, Ini 4 Poin Kritiknya
Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang saat ini menjadi inisiatif DPR. Gufron menilai revisi UU TNI
Koalisi Masyarakat Sipil : Menghapus Pasal Larangan Berbisnis TNI Sama Saja Bentuk Kemunduran Reformasi Militer
Jakarta – Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar
Tugas TNI yang Merambah Sektor Keamanan Berisiko Kembalikan Dwifungsi Era Orba
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Pengamat Nilai Revisi UU TNI Justru Lahirkan Problematika Baru
Jakarta – Revisi UU TNI dikritisi oleh Wakil Koordinator KontraS Andy M. Rezaldy. Menurutnya perubahan itu bisa menimbulkan problematika baru. Terutama terkait
Kritik Revisi UU TNI, Pengamat: Kewenangan Militer yang Diperluas Bisa Bahayakan Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
Amnesty & Imparsial Soroti Revisi UU TNI, Bikin Mandeg Misi Reformasi Militer
Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menyoroti penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Revisi Undang-undang (RUU)
Koalisi Masyarakat Sipil :Revisi UU TNI Bahayakan Demokrasi, Potensi Bentuk Dwifungsi TNI
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).