Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
Tag: Mahkamah Konstitusi
Menteri Amran: Kehadiran Polisi Aktif di Kementan Terbukti Sangat Membantu Pengawasan dan Kinerja Birokrasi
Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif di kementerian tidak hanya sah, tetapi juga sangat membantu kerja
Hormati Putusan MK, Menteri Kehutanan: Kehadiran Polisi di Kemenhut Justru Sangat Membantu
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Edward Hadjon: Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Terkait Fungsi Polri, Selain Itu Wajib Mundur
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Guru Besar Unpad Kritik Keras Putusan MK! Polisi Adalah Non-Combatant, Bukan Tentara
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Tegaskan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Berawal dari Permintaan Resmi
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Guru Besar Prof. Juanda Kupas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Total Polisi Menjabat di Luar Institusi
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
UU TNI Digugat ke MK, Koalisi Sipil Nilai Ada Pasal Berpotensi Langgar Reformasi Militer
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka
SDR Prediksi MK Bakal Menolak Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2024
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan menolak permohonan pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mengingat, para pemohon dalam hal ini Capres-Cawapres
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.