JAKARTA, 7 Desember 2025 – Sunarti, mewakili elemen buruh, menegaskan bahwa aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2025 yang
Darmawan Sepriyossa Buka Suara: Negara Darurat atau Normalisasi Peran TNI?
Jakarta – Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus gugatan terkait larangan jabatan sipil bagi institusi TNI dan Polri kembali memicu perdebatan
Wilda Yanti: Hulu Kuat Jadikan PSEL Lebih Murah dan Berkinerja Baik
Jakarta – Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) merupakan wadah nasional yang menghimpun dan memperkuat gerakan bank sampah di berbagai daerah. Dipimpin oleh
Budayawan Butet Kartaredjasa: Kritik Sehat dan Dukungan Moral Kunci Reformasi Polri
Yogyakarta — Tokoh seni-budaya nasional asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa, menyampaikan pandangan konstruktif mengenai pentingnya dukungan masyarakat terhadap agenda
RUU KKS Dipersoalkan: KontraS Tegaskan Penegakan Hukum Siber Harus Tetap Sipil
SURABAYA – Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang saat ini tengah digodok oleh Pemerindah dan DPR RI dipandang bermasalah
Poltracking Dorong Reformasi Polri Berbasis Humanisme dan Persuasif
Jakarta – Tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam memperkuat kualitas penegakan hukum. Sejumlah dinamika yang terjadi sepanjang tahun
Mengurai Putusan MK, Pakar : Penempatan Polisi di Instansi Lain Sah Sepanjang Sesuai Tugas
Jakarta – Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan
Turnamen Mobile Legend TB Vol. 1 Rangkul Pemuda & Pelajar Tangsel Lawan Bullying dan Narkoba
Tangsel – Komunitas Tangsel Bersatu (TB) resmi menggelar TOUR BARENG TB – Event Tournament Mobile Legend TB Vol. 1, sebuah turnamen esport
LMID: Hindari Narasi Berlebihan dalam Menilai Penegakan Hukum
Jakarta, 6 Desember 2025 — Seiring dengan meningkatnya diskusi publik mengenai dugaan represivitas aparat dalam pengamanan aksi mahasiswa dan kegiatan masyarakat sipil,
RUU KKS Dinilai Lebih Melindungi Negara Ketimbang Hak Asasi Warga
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.