Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
Penulis: Redaktur Brani
Habib Syakur Sebut Putusan MK Perkuat Aturan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan
SETARA Institute Peringatkan Risiko Kekacauan Hukum dalam Draf Perpres Terorisme
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Pascabanjir Bandang Donggala, Polri dan Tim Gabungan Pulihkan Akses Warga
Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berupaya bergerak cepat
Polri Gelar Bakti Kesehatan Pascabencana, Ratusan Warga Aceh Tengah Terbantu
Aceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan (Baktikes) yang digelar secara berkelanjutan
Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi di Jateng, Fokus Akses Anak Sekolah
Jateng – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).
PBHI Nilai Perpres TNI Tangani Terorisme Bisa Ulangi Kontroversi RUU Keamanan Nasional
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Akademisi UI Nilai Draf Perpres Terorisme Berpotensi Geser Prinsip Supremasi Sipil
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Centra Initiative Nilai TNI Tak Bisa Menangani Terorisme Lewat Satgas
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Komisi III DPR: Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Peradilan Harus Berbasis Data
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegak Hukum, Moh Rano Alfath, mengatakan agenda reformasi Polri,
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.