Jakarta – Peneliti CIE Muhammad Chaerul mengingatkan publik untuk ekstra waspada terhadap derasnya arus hoaks yang kembali menyeruak, terutama terkait kasus KM 50. Ia menegaskan, isu menyesatkan yang beredar bukan hanya menipu publik, tetapi juga sengaja diarahkan untuk membangun opini keliru yang menyeret nama Presiden Joko Widodo, Kapolri, hingga para petinggi Polri lain.
Menurut Chaerul, kasus KM 50 sudah selesai secara hukum. Pengadilan telah mengadili, seluruh bukti sudah diuji, saksi diperiksa, dan putusannya sudah final. Namun, ia menyayangkan, masih banyak pihak yang memelintir informasi demi kepentingan tertentu.
“Publik harus hati-hati. Banyak video editan, narasi palsu, hingga framing menyesatkan beredar di TikTok, Facebook, dan X. Ini sengaja dimainkan agar masyarakat kembali terprovokasi,” ujar Chaerul.
Chaerul mencontohkan sebuah video viral di TikTok yang menarasikan seolah-olah Presiden ke-7 Joko Widodo berada di balik peristiwa KM 50. Video itu bahkan menggunakan judul provokatif: “Inilah arahan Jokowi pada kepolisian pembunuhan sadis 6 syuhada di KM 50.”
Padahal, kata Chaerul, setelah ditelusuri, video itu hanyalah potongan pidato lama Jokowi yang ditempel secara random, lalu diberi narasi liar agar membentuk kesimpulan sesat.
Ia merinci hasil verifikasi:
– Klip pertama berasal dari pidato Jokowi pada Hari Anti-Narkotika Nasional tahun 2016, sama sekali tidak berkaitan dengan KM 50.
– Klip kedua merupakan pidato Hari HAM Sedunia 2021 yang juga tidak menyinggung penembakan laskar FPI.
– Bahkan foto Kapolri ber-baju tahanan yang diselipkan dalam video adalah editan, dan gambar asli adalah foto seorang artis yang ditangkap kasus narkoba.
“Ini manipulasi visual yang disengaja. Editing seperti ini dibuat untuk menggiring emosi, bukan menyampaikan fakta,” tegas Chaerul.
Ia menekankan bahwa laporan investigasi media kredibel, termasuk Tempo, juga tidak menemukan sedikit pun bukti keterlibatan Presiden dalam insiden KM 50. Fakta hukum jelas, tetapi narasi hoaks terus diproduksi oleh pihak-pihak yang ingin menghidupkan kembali konflik lama.
Chaerul menilai penyebaran hoaks KM 50 ini berbahaya karena menargetkan simbol negara dan institusi keamanan. “Hoaks yang menyerang presiden dan Polri bukan sekadar berita palsu ini mengarah pada upaya delegitimasi institusi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya video yang belum diverifikasi, memeriksa sumber asli, bukan potongan yang sudah dimodifikasi, mengandalkan media kredibel, bukan akun anonim. Dan melaporkan konten yang terbukti manipulatif.
“Bangsa ini tidak boleh dipermainkan oleh video editan dan narasi fiktif. Kita berkewajiban menjaga ruang publik tetap bersih dari fitnah dan provokasi,” tutup Chaerul.
