Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat
Tag: RUU KUHAP
Pembaruan KUHAP sebagai Tuntutan Mendesak Penegakan Hukum Modern
Jakarta – Upaya pembaruan sistem hukum acara pidana di Indonesia kembali mengemuka dalam sebuah Diskusi Publik bertema “Mendorong Pengesahan RUU KUHAP sebagai
FPPI: RUU KUHAP Momentum Mewujudkan Hukum Substansial yang Berkeadilan
Jakarta – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sari Wijaya, menilai pembaruan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Reformasi Hukum Harus Pancasilais: Jangan Biarkan RUU KUHAP Jadi Senjata Represif!
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi sorotan dalam upaya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Namun, di
Unjuk Rasa BEM UI dan Koalisi Sipil Tolak RUU KUHAP Tercoreng Vandalisme, Aktivis: Coretan di Tembok DPR Lukai Etika Demokrasi
Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan
RUU KUHAP Tuai Sorotan, LIRA: Mari Bahas dengan Kepala Dingin, Bukan Urat Tegang
Jakarta – Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif di tengah mulai munculnya
RUU Polri & KUHAP, CBA Desak Profesionalisme Polri Diperkuat Bukan Digeser Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan keberatan terhadap perluasan kewenangan penyidikan Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab
ISMAHI: Dominus Litis Langgar Prinsip Diferensiasi Fungsional dalam Hukum
Jakarta – Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh Baleg DPR yang menerapkan azas Dominus Litis banyak mendapat penolakan
ISMAHI Tegaskan Pentingnya Diferensiasi Fungsional dalam Penegakan Hukum
Jakarta – M. Zaki Noor selaku kordinator ISMAHI mengatakan diskusi publik ini dilatar belakangi karena terjadinya proses pembahasan yang tergesa-gesa juga terlambatnya
Kewenangan Jaksa Dipertanyakan di RUU KUHAP, Maqdir Ismail: Polri Sebaiknya Pegang Kendali Penyidikan
Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat
- 1
- 2
- Berikutnya