Jakarta — Anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN), Erwin Natosmal Oemar, menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU
Tag: RUU KKS
Rencana TNI Jadi Penyidik Dipertanyakan, KUHAP Jadi Rujukan
JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
RUU KKS Dipersoalkan: KontraS Tegaskan Penegakan Hukum Siber Harus Tetap Sipil
SURABAYA – Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang saat ini tengah digodok oleh Pemerindah dan DPR RI dipandang bermasalah
RUU KKS Dinilai Lebih Melindungi Negara Ketimbang Hak Asasi Warga
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi
Intervensi Militer di RUU KKS dan Amburadulnya MBG Jadi Sorotan Koalisi Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang tengah disusun pemerintah mengandung masalah serius dan
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Disorot: TNI Diberi Wewenang Penyidikan, Langkah Mundur Reformasi?
Jakarta – Tak dipungkiri, Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kini tengah menjadi sorotan publik. Draf beleid yang digadang-gadang memperkuat
TNI Jadi Penyidik, ICJR Sebut Ini Mundur dari Semangat Reformasi
Jakarta – Sekretaris Jenderal sekaligus Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari, menyoroti tajam rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia
RUU KKS Dikecam Aktivis HAM dan Masyarakat Sipil : Tolak Militerisasi Ruang Siber!
Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-44 dengan tema “RUU
RUU KKS: Dari Perlindungan Siber ke Penindasan Siber?
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan peringatan keras terkait Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang disusun pemerintah melalui Kementerian