Lewati ke konten

Tag: RKUHAP

BEM Borobudur Angkat Suara: Keterbukaan Informasi Jadi Kunci Meredakan Polemik RKUHAP

Jakarta — Sdr. Ricko Yuliansyah, menyampaikan sikap resmi lembaga kemahasiswaan terkait dinamika publik yang mengiringi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berita29 Desember 202511 Desember 2025oleh Redaktur Brani

Sikapi Polemik RKUHAP, BEM Institute STIAMI Serukan Dialog Konstruktif

Jakarta — BEM Institute STIAMI melalui Menteri Koordinator Sosial dan Politik, Sdr. Muhammad Iqbal, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemangku

Berita29 Desember 202514 Desember 2025oleh Redaktur Brani

BEM FH UBK Ajak Publik Tidak Terjebak Informasi Multitafsir soal RKUHP

Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berita13 Desember 202518 Desember 2025oleh Redaktur Brani

KP3 Tegaskan RKUHAP Bukan Instrumen Pembungkaman Kritik Publik

Jakarta – Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3) Ade Ardiansyah Utama menilai kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terkait pembatasan kebebasan

Berita6 Desember 202515 Desember 2025oleh Redaktur Brani

Mixil Mina Munir: Kritik Publik atas RKUHAP Adalah Penguatan Demokrasi, Bukan Ancaman

Jakarta – Aktivis Reformasi 1998, Mixil Mina Munir, menegaskan bahwa dinamika pro-kontra terkait Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mesti dilihat sebagai

Nasional6 November 202520 November 2025oleh Redaktur Brani

Pengesahan RUU KUHAP Dinilai Kunci Pembaruan Hukum Berbasis HAM

Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (BEM UPNVJ) menggelar diskusi publik bertajuk “Pro dan Kontra RKUHAP: Membaca Skema

Nasional21 September 2025oleh Redaktur Brani

Asas Dominus Litis di RKUHAP: Sebuah Ancaman terhadap KPK dan Lembaga Independen

Jakarta — Revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah menuai sorotan tajam dari

Nasional30 Juli 20256 Agustus 2025oleh Redaktur Brani

Revisi KUHAP Dinilai Langgar Semangat Demokrasi, Mahasiswa Angkat Suara

Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan pemuda. Masyarakat perlu

Nasional13 Juni 202514 Juni 2025oleh Redaktur Brani

Membedah Potensi Ego Sektoral dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Asas Dominus Litis

Jakarta – Partai Mahasiswa Indonesia mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan memberi masukan Kritis terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara

Nasional24 Mei 202526 Mei 2025oleh Redaktur Brani

Prof Eddy Hiariej Blak-blakan! Ingatkan RKUHAP Jangan Membuat Kejaksaan Abuse of Power

Jakarta – Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana kembali menjadi sorotan menyusul potensi bahaya dari Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 11 Tahun 2021,

Nasional3 Maret 2025oleh Redaktur Brani
  • 1
  • 2
  • Berikutnya
© Majalahpro
Versi Non AMP
  • Laman Contoh
  • Laman Contoh
  • Laman Contoh
Exit mobile version