Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan
Tag: Jabatan Sipil
MK Tegaskan Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil, Fernando Emas: Jangan Putarbalikkan Hukum
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang
MK Tolak Gugatan UU ASN, IPW Nilai Penugasan Polisi Aktif di Jabatan Sipil Sah
Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari sisi praktis tidak terdapat persoalan hukum atas penugasan anggota Polri
Prof Juanda: Perpol 10/2025 Konstitusional, Tuduhan Bertentangan dengan MK Keliru
Jakarta – Pasca diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025, memunculkan berbagai pemikiran dan tafsir di kalangan para Ahli/pakar
Menkum: Larangan MK Tak Sentuh Polisi Aktif yang Sudah Menjabat Jabatan Sipil
Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku
Keterlibatan TNI di Jabatan Sipil Dinilai Berbahaya, Pakar Peringatkan Ancaman bagi Demokrasi
Yogya – Maraknya penempatan prajurit aktif TNI ke jabatan sipil dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengaburkan batas kewenangan antara sektor pertahanan
Edward Hadjon: Polisi Hanya Boleh Duduki Jabatan Sipil yang Terkait Fungsi Polri, Selain Itu Wajib Mundur
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Polri Tegaskan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Berawal dari Permintaan Resmi
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Guru Besar Prof. Juanda Kupas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Total Polisi Menjabat di Luar Institusi
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi