Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan hak asasi manusia, Imparsial, menilai wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di
Tag: Imparsial
TNI di Sidang Nadiem Disorot Imparsial, Dinilai Ancam Marwah Pengadilan
Jakarta — Lembaga riset dan advokasi hak asasi manusia, Imparsial, mengkritik kehadiran tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berseragam di ruang sidang
RUU KKS Dikecam Aktivis HAM dan Masyarakat Sipil : Tolak Militerisasi Ruang Siber!
Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-44 dengan tema “RUU
Imparsial Apresiasi Kinerja Polri dalam Upaya Menjaga Kamtibmas Kondusif
Jakarta – Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memberikan penilaian terhadap sisi penegakan hukum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ardi, pada
KPK Panen Dukungan untuk Tajamkan Tajinya, Jangan Ragu Usut Korupsi di Ranah Militer
Jakarta – Dalam memperingati Hari Anti korupsi sedunia dan Hari HAM Internasional, Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial menggelar diskusi publik
Imparsial : TNI Bukan Penegak Hukum! RUU TNI Melenceng Jauh Dari Konstitusi
Jakarta – Imparsial, lembaga yang berkecimpung dalam hak asasi manusia menyoroti dokumen daftar inventaris masalah (DIM) rancangan perubahan UU No. 34 Tahun
Imparsial Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI, Ini 4 Poin Kritiknya
Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang saat ini menjadi inisiatif DPR. Gufron menilai revisi UU TNI
Tugas TNI yang Merambah Sektor Keamanan Berisiko Kembalikan Dwifungsi Era Orba
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Pengamat Nilai Revisi UU TNI Justru Lahirkan Problematika Baru
Jakarta – Revisi UU TNI dikritisi oleh Wakil Koordinator KontraS Andy M. Rezaldy. Menurutnya perubahan itu bisa menimbulkan problematika baru. Terutama terkait
Kritik Revisi UU TNI, Pengamat: Kewenangan Militer yang Diperluas Bisa Bahayakan Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
- 1
- 2
- Berikutnya