Jakarta — Revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah menuai sorotan tajam dari
Tag: Dominus Litis
Membedah Potensi Ego Sektoral dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Asas Dominus Litis
Jakarta – Partai Mahasiswa Indonesia mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan memberi masukan Kritis terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara
ISMAHI Tegaskan Pentingnya Diferensiasi Fungsional dalam Penegakan Hukum
Jakarta – M. Zaki Noor selaku kordinator ISMAHI mengatakan diskusi publik ini dilatar belakangi karena terjadinya proses pembahasan yang tergesa-gesa juga terlambatnya
Soroti Revisi KUHAP, ICJR: Fokus soal Pengawasan Antar Lembaga Bukan Hanya Dominus Litis
Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah dibahas.
Presidium Nasional ILMISPI: Dominus Litis Kejaksaan Mengancam Keadilan & Independensi Hukum
Jakarta – Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pemegang kendali dominus litis, yang berarti wewenang penuh dalam
Serikat Mahasiswa Indonesia Tolak Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP, Khawatir Rusak Prinsip Keadilan
Koordinator SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) , Peri Silaban menolak usulan asas dominus litis yang diajukan oleh kejaksaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Guru Besar Hukum Kritik Konsep Dominus Litis dalam Proses Hukum
Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, SH, MH, menyampaikan penolakannya terhadap konsep ‘dominus litis’ dalam sistem
Guru Besar Hukum: Monopoli Kewenangan dalam Penegakan Hukum Harus Segera Dihentikan
Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penegakan supremasi hukum yang menggerus kepercayaan publik
Asas Dominus Litis Berpotensi Ganggu Penyidikan Polisi, Fernando Emas Angkat Suara
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan KUHAP sebaiknya ditolak.