Lewati ke konten

RUU KUHAP Berpotensi Ciptakan Ketidakseimbangan dalam Penegakan Hukum

MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana

Hukum26 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Independensi Penyelidik Polri Terancam oleh RUU KUHAP, Ini Kata Pakar Hukum

MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU

Hukum26 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Guru Besar Hukum UB: RUU KUHAP Ancam Kemandirian Lembaga Penegak Hukum

MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum

Hukum26 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Eggie Sudjana Kritisi Pasal Kontroversial RUU KUHAP, Dinilai Rusak Struktur Penegakan Hukum

Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11

Hukum25 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Prawitra Thalib Dorong Kepolisian Jadi Penyidik Tunggal dalam RUU KUHAP

Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana

Hukum24 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Pakar Hukum UGM: RKUHAP Harus Memastikan Kejelasan dan Keadilan bagi Semua Pihak

Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Hukum23 Januari 2025oleh Redaktur Brani

UU Kejaksaan Baru, Langkah Mundur dalam Penegakan Hukum

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan

Hukum23 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Pakar Hukum: Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan di RUU KUHAP Dinilai Langkah Mundur

MALANG – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr Prija Jatmika menyinggung, diferensiasi fungsional menyangkut kewenangan yang berbeda antara Kepolisian

Hukum23 Januari 2025oleh Redaktur Brani

Mardiansyah Semar Minta KPK Segera Tindaklanjuti Dugaan Kasus Korupsi Ganjar, Anies, dan Muhaimin

Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyatakan bahwa Pemungutan Suara dalam Pemilu telah usai tinggal proses administrasi sampai dengan penetapan

Hukum24 Februari 2024oleh Redaktur Brani

Jauh-jauh dari Surabaya, Mahasiswa UNESA Laporkan Dugaan Korupsi Pejabat Kampusnya

JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi

Hukum27 Mei 2022oleh superadmin
  • Sebelumnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Berikutnya
© Majalahpro
Versi Non AMP
  • Laman Contoh
  • Laman Contoh
  • Laman Contoh
Exit mobile version