MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Bulan: Januari 2025
Imparsial Apresiasi Kinerja Polri dalam Upaya Menjaga Kamtibmas Kondusif
Jakarta – Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memberikan penilaian terhadap sisi penegakan hukum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ardi, pada
Presiden FSPMI Siap Dukung Program MBG & Keputusan PHPU Kada di MK
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis baru ada pertama kali di Indonesia sejak Merdeka. Program ini merupakan amanat dari UU Dasar 1945,
Eggie Sudjana Kritisi Pasal Kontroversial RUU KUHAP, Dinilai Rusak Struktur Penegakan Hukum
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11
KSST Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Terlibatnya Jampidsus di Korupsi Lelang Aset Rampasan
Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diminta untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda
KUHAP Disebut Jadi Modus Abuse of Power, Gerakan Rakyat Serukan Petisi Tolak Dominus Litis
JAKARTA – Gerakan Rakyat membuat sebuah petisi untuk menolak asas dominus litis di bidang hukum. Petisi yang telah lebih dari 21.630 orang
Prawitra Thalib Dorong Kepolisian Jadi Penyidik Tunggal dalam RUU KUHAP
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
Profil Presdir Agung Sedayu Group Letjen TNI Purn Nono Sampono yang Diduga Sosok Dibalik Pagar Laut Tangerang
Jakarta – Nono Sampono kini diketahui menjabat sebagai Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Salah satu yang menyorotinya adalah akun Twitter @widodoi_joko yang
Pakar Hukum UGM: RKUHAP Harus Memastikan Kejelasan dan Keadilan bagi Semua Pihak
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
UU Kejaksaan Baru, Langkah Mundur dalam Penegakan Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 5
- Berikutnya