Jakarta – Advokasi Institute (AI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT. Pertamina Hulu Energy (PHE), Jalan Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, (05/07/2024).

Aksi tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas kontrak Geomembrane yang dilakukan PT. Total Safety Energy. Penerimaan barang yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi merugikan negara miliaran dan pemalsuan sertifikasi laboratorium test produk Geomembran di Wilayah Kerja Blok Rokan. Dalam kasus itu, diduga kontraktor memalsukan sertifikasi yang diterbitkan BRIN.

Menurut Fadli Rumakefing, Direktur Eksekutif Advokasi Institute (AI), ia menduga bahwa Pelaksanaan Supply terhadap 200 pieces GEOMEMBRANE di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) oleh PT. Total Safety Energy menggunakan dokumen yang diduga palsu/rekayasa.

“Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah,” tegasnya.

Selain itu, PT. Total Safety Energy (TSE) tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengadaan Gross Split A7001 PHE.

“Sehingga sudah selayaknya PT. Total Safety Energy diberikan Sanksi hitam dan dilakukan pemutusan kontrak serta dilakukannya penyelidikan dan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana (KKN) tersebut, yang diduga dilakukan oleh PT. Total Safety Energy (TSE) bersama Executive Vice President Business Support, inisial (IZ), Vice President Prurement & Contracting PT. Pertamina Hulu Rokan, inisial (ES) dan Manager/Ketua Panitia Pangadaan PT. Pertamina Hulu Rokan, inisial (O),” imbuh Fadli.

Agar terjadinya pelaksanaan Supply geomembrane yang sesuai dengan spesifikasi yang termuat dalam aturan dan kontrak, serta menghindari terjadi kerugian terhadap negara semakin besar akibat dari dugaan tindakan KKN dalam pelaksanaan pekerjaan Supply geomembrane di PT. Pertamina Hulu Rokan, Fadli mendesak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, KPK dan Polri segara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tesebut.

“Yakni dengan memanggil dan memeriksan (IZ) selaku Executive Vice President Business Support dan PT. Total Safety Energy (TSE), (ES) selaku Vice President Prurement & Contracting PT. Pertamina Hulu Rokan, (O) selaku Manager/Ketua Panitia Pangadaan PT. Pertamina Hulu Rokan.” ungkapnya.

“Selain itu, kami juga meminta kepada Komisi VI DPR RI segera melakukan evaluasi total seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT. PHE dan mendesak kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir segera COPOT seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT. PHE,” tutup Fadli.

Temukan juga kami di Google News.