Jakarta – Isu menarik kembali mengemuka di panggung politik Indonesia setelah pernyataan kontroversial Habib Rizieq Shihab yang mendorong agar Indonesia mempertimbangkan pembangunan sistem politik tanpa partai politik.
Habib Rizieq, melansir lewat pernyataannya dalam video yang beredar, mengkritik dominasi partai politik dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia. , mengkritik dominasi partai politik dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Ia menilai bahwa banyak jabatan publik saat ini diisi oleh tokoh-tokoh dari partai politik, yang menurutnya sering kali lebih mementingkan agenda partai dibandingkan kepentingan rakyat.
Menanggapi ihkwal tersebut, Direktur Political dan Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, ada tantangan dan peluang yang mungkin muncul jika Indonesia benar-benar menghilangkan partai politik dari sistem demokrasi.
“Sebuah negara tanpa partai politik akan menghadapi dinamika baru. Ada aspek positif, tetapi juga banyak tantangan serius yang perlu dipertimbangkan secara mendalam soal usulan ini,” ujar Jerry.
Dari segi positif, tanpa partai politik, sistem politik bisa lebih inklusif. Jadi membuka pintu bagi representasi yang lebih luas dari masyarakat. Tidak ada lagi batasan ideologi atau agenda yang biasanya ditentukan oleh partai.
Ini bisa berarti lebih banyak suara dari berbagai lapisan masyarakat yang terwakili tanpa harus tunduk pada doktrin partai.
Lalu dengan tidak adanya partai politik yang dominan, Jerry melihat peluang untuk mengurangi polarisasi politik yang sering memecah belah masyarakat. Lalu tidak terikat oleh platform atau agenda partai, sistem politik mungkin lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.
“Ini bisa membuka jalan bagi inovasi kebijakan yang lebih cepat dan fleksibel,” ujar Jerry saat dikonfirmasi, Minggu (30/6/2024).
Meskipun demikian, lanjut Jerry, ada tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar dengan wacana itu. Mulai dari potensi ketidakstabilan politik. Jadi tanpa struktur partai politik yang jelas, negara mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mencapai konsensus.
Kemudian kurangnya akuntabilitas. Di mana, partai politik biasanya bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Tanpa mereka, akan sulit bagi pemilih untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka atau menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.
Begitu juga tanpa partai politik resmi, kelompok-kelompok informal mungkin akan muncul untuk menggantikan peran politik yang ditinggalkan.
“Jadi ini bisa menciptakan tantangan baru dalam hal transparansi dan akuntabilitas,” tandasnya.
Secara keseluruhan, Jerry Massie menekankan bahwa apakah sebuah negara bisa berdiri tanpa partai politik sangat tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara.Jadi dengan berbagai pro dan kontra yang mengemuka, wacana ini memerlukan diskusi yang lebih mendalam dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk mengeksplorasi apakah Indonesia benar-benar bisa beroperasi tanpa partai politik atau justru akan menghadapi tantangan baru yang lebih besar.
“Ini kan bisa saja Habib Rizieq lagi bereksperimen politik. Tinggal masyarakat melihatnya seperti apa, karena terkadang eksperimen politik dan halusinasi politik itu beda-beda tipis saja,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan