Jakarta – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau MPR RI For Papua, yang akan mengundang Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029 pada Jumat, (24/5/2024) mendatang justru dianggap sebagai Lanyalla sebagai batu sandungannya untuk kembali memimpin lembaga DPD-RI kedua kalinya.
Hal itu yang diutarakan Lanyalla dengan pernyataan tendensiusnya, LaNyalla Mattalitti menilai ada aroma kepentingan pribadi orang per orang, yang berambisi untuk menduduki jabatan pimpinan perlemen di Senayan, yang dikemas melalui acara tersebut. Sehingga, forum tersebut sepertinya akan menjadi medium konsolidasi, untuk kepentingan pribadi-pribadi saja.
Bahkan Lanyalla Mattalitti menuding acara tersebut dipaksakan melalui surat undangan dengan memasang lambang Lembaga Negara MPR RI, tapi tertulis Forum Komunikasi MPR RI For Papua dan Menyebut Ketua MPR Bamsoet , Yorrys Raweyai Anggota DPD asal Papua telah melakukan Pelanggaran Kode Etik karena menggunakan Simbol lambang MPR dalam Undangan acara yang akan dilaksanakan tersebut .
Menurut Heru Purwoko Aktivis Front Majukan Daerah (FM-D) justru mencatat selama Ini Lanyalla yang selama menjabat Ketua DPD seringkali memanfaatkan Lembaga Negara DPD-RI untuk kepentingan pribadinya seperti mengundang kelompok anti pemerintah ke ruangannya dengan kemasan Seminar, Diskusi, keinginan maju sebagai Capres namun gagal total karena tidak ada satupun parpol yang mau menjadi kendaraanya. Termasuk mengajukan gugatan Ke MK terkait Presidential Threeshold yang akhirnya ditolak MK .
Menurut aktivis Front Majukan Daerah (FM-D) sikap yang ditunjukan La Nyalla Mattalitti tidak menunjukan kenegarawannya dalam memimpin Lembaga Negara DPD-RI.
“Kami menilai La Nyalla tidak ingin ada pihak yang menjadi pesaing beratnya dalam menuju kursi DPD 1 periode 2024-2029.” ungkapmya.
Heru menyebutkan Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (MPR FOR PAPUA) adalah wadah resmi legal yang sudah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI sejak tahun 2019 ,SK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Dapil Papua dan Papua Barat, yang secara singkat disebut ‘MPR for Papua’.
Pemerintah Pusat melalui Kemenkopolhukam juga telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan .
Pertemuan yang akan mengundang Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 asal papua menurut FM-D adalah forum Legal yang baik untuk negara.
“MPR For Papua bisa bergerak cepat menjadi bagian dalam mewujudkan Papua yang aman, damai dan lebih memajukan Papua dan sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” ungkapnya.
Front Majukan Daerah (FM-D) menaruh harapan kepada para Anggota DPD-RI terpilih Periode 2024-2029 untuk tidak lagi menjadikan La Nyalla sebagai Pimpinan DPD -RI.
“Sebaiknya para anggota DPD lebih memfokuskan memperkuat lembaga DPD dan saatnya berkolaborasi memajukan daerah tanpa dipimpin La Nyalla.” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan