Maluku – PT Halmahera Sukses Mineral kembali ketiban masalah. Sebelumnya, petinggi PT Halmahera Sukses yakni Direktur Halmahera Sukses Mineral Ade Wirawan Lohisto pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kini giliran Kejaksaan bakal menggali informasi berkaitan dengam dugaan korupsi proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di PT Halmahera Sukses Mineral dan juga berbagai perusahaan lainnya.
Dalam upaya ini, ada 3 surat perintah penyelidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara. Yakni surat perintah nomor: PRINT- 133/Q.2/Fd.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 disusul nomor PRINT- 134/Q.2/Fd.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024.3 dan nomor: PRINT- 135/Q.2/Fd.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024.
Di penyelidikan kali ini, Kejati Malut lalu memanggil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan.
Informasi diterima, Bambang Hermawan dipanggil Kejati Malut pada Selasa (7/5/2024) untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan korupsi proses penertiban puluhan IUP bermasalah.
Diantaranya IUP PT. Alfa Fortuna Mulia, PT. Halmahera Jaya Mining, PT. Halmahera Sukses Mineral, PT. Mega Haltim, PT. Trimega Bangun Persada, PT. Budhy Jaya Mineral, PT. Budhy Jaya Mineral, PT. Karya Wijaya.
Selanjutnya ada IUP PT. Kieraha Tambang Sentosa, PT. Mineral Terobos, PT. Getsemani Indah, PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara, PT. Kemakmuran Intim Utama Tambang, PT. Bela Kencana, PT. Wana Kencana Mineral.
Kemudian, IUP PT. Karya Siaga, PT. Karya Siaga Blok 1, PT. Halim Pratama, PT. Dewi Rinjani, PT. Shana Tova Anugrah dan CV. Orion Jaya.
Bambang Hermawan yang mendatangi kantor Kejati Malut tampak mengenakan seragam dinas ASN lengan pendek serta membawa satu ransel berwarna hitam.
Bambang ketika hendak diwawancarai wartawan, enggan memberikan keterangan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Malut, Richard Sinaga saat dikonfirmasi, membenarkan pemeriksaan terhadap Bambang.
“Iya, ada pemeriksaan sebatas dimintai keterangan,” singkatnya mengakhiri.
Hingga berita ini dipublis, Bambang Hermawan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Malut.
Panggilan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan proses penerbitan izin usaha pertambangan di provinsi tersebut. Kehadiran Bambang Hermawan diharapkan untuk memberikan penjelasan dan kooperasi dalam proses penyelidikan tersebut.
Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengaku tidak heran dengan banyaknya skandal sektor pertambangan di Indonesia akhir-akhir ini. Termasuk, Halmahera Sukses dan tambang yang sebelumnya mendapatkan sorotan publkk yakni PT Timah.
“Tambang sesuatu yang menjanjikan bagi pihak-pihak yang terlibat baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak persoalan pada sektor pertambangan baik ditingkat pusat maupun daerah,” tegas Fernando.
Dia menyarankan Pemerintah Pusat harus kembali menata untuk penerbitan ijin tambang agar tidak menjadi tempat enak bagi pejabat pusat atau daerah untuk mengumpulkan pundi-pundi dengan cara yang halal.
“Transparansi proses penerbitan ijin tambang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga perlunya pengawasan oleh Kejaksaan serta kalangan profesional dalam proses penerbitan ijin oleh pemerintah pusat dan daerah. Harus ditutup peluang untuk melakukan pungli untuk menerbitkan ijin tambang,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan