Oleh : Mika Putri Larasati

Adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024 jelas merupakan sebuah pengumpulan massa yang sangat rawan untuk ditunggangi oleh kelompok pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, nyatanya demo tersebut sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat di Indonesia.

Sebelumnya, diketahui bahwa Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Gemilang, Lukman mengatakan bahwa relawan Anies-Muhaimin (AMIN) telah bersiap untuk melakukan unjuk rasa kembali pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 jika tuntutan mereka tidak direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Bahkan mereka merencanakan bahwa pada tanggal 5 Maret tersebut akan membawa skala massa yang jauh lebih besar lagi dalam aksi demonstrasinya. Dirinya pun mengklaim jumlah massa yang akan mengikuti aksi itu adalah diperkirakan mencapai hingga 30 ribu orang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menegaskan bahwa demo untuk menolak adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan menyuarakan pula adanya pemakzulan kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) jelas sangat rawan untuk ditunggangi oleh kelompok asing.

Hal tersebut dikarenakan pihak asing itu sangat menginginkan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang terus kalut dalam kondisi kerusuhan supaya nantinya tidak bisa menjadi sebuah negara yang maju dan besar.

Terlebih, nyatanya bahwa hak angket itu sama sekali tidak akan menyelesaikan indikasi kecurangan pesta demokrasi 2024. Lantaran negara sendiri telah memiliki mekanismenya yang sudah tertuang dalam konstitusi, yakni ketika misal memang terjadi kecurangan maka pihak yang kurang puas itu bisa melaporkannya melalui penyelenggara Pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jelas sekali terlihat bahwa pihak asing yang disebutkan menunggangi gerakan demo pada tanggal 5 Maret 2024 itu sangat suka untuk terus mengobok-obok bangsa ini melalui banyak agennya yang terdidik di negeri Barat sana. Mereka juga biasanya bergerak dengan terus menggaungkan isu Hak Asasi Manusia (HAM), padahal nyatanya di Amerika Serikat (AS) sendiri merupakan negara pelanggar HAM berat.

Di sisi lain, justru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo terus melanjutkan seluruh kebaikan program dari para pemimpin bangsa terdahulu, yang juga nantinya akan mampu dilanjutkan oleh pemimpin bangsa mendatang terpilih dari hasil Pemilu 2024 sesuai dengan bagaimana kepentingan rakyat dan bangsa selama ini.

Indonesia akan bisa menjadi sebuah negara yang jauh lebih makmur lagi serta bisa disegani oleh bangsa lain. Karena mengetahui potensi besar dari Tanah Air, sehingga menjadikan pihak asing tersebut merasa tidak suka, maka dari itu mereka terus berupaya untuk mengganggu dan menggagalkan kemajuan bangsa ini.

Sementara itu, mayoritas dari masyarakat dan rakyat di Indonesia justru merasa sangat puas dengan era kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini. Hal tersebut ditemukan dari adanya survei Data Riset Analitika yang menunjukkan bahwa sebanyak 82,5 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka puas terhadap bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan kepemimpinan Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Data Riset Analitika Nana Kardina menjelaskan bahwa hanya 15,2 persen saja masyarakat yang mengaku mereka tidak puas, termasuk di dalamnya terdapat 2,9 persen saja yang merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya yakni 2,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab survei itu.

Rakyat justru merasa sangat puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden RI ketujuh tersebut selama dua periode kepemimpinannya karena dirasa terjadi pembangunan yang sangat masif hingga ke seluruh pelosok daerah dan mampu dirasakan dampak baiknya secara langsung oleh rakyat yang terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan meningkat kesejahteraannya.

Selain itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi juga menilai bahwa justru terjadinya pengajuan hak angket malah akan dapat memicu gelombang protes dari rakyat secara mayoritas karena pengajuan hak angket itu sama sekali tidak merepresentasikan keinginan dan kepentingan rakyat lantaran mayoritas masyarakat di Indonesia telah menyetujui hasil Pemilu 2024.

Justru adanya pengguliran hak angket itu sebenarnya merupakan representasi dari keinginan segelintir elite saja dan tidak menggambarkan bagaimana suara dari mayoritas rakyat karena mereka pro terhadap hasil Pemilihan Umum. Untuk itu, hendaknya jangan sampai para elite itu justru mengorbankan rakyat hanya demi hasrat politik mereka dan karena mereka haus akan kekuasaan saja.

Survei lain dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa sebanyak 83,6 persen rakyat merasa sudah puas terhadap bagaimana penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia dan sebanyak 76,4 persen mengatakan bahwa berjalannya pesta demokrasi itu telah berlangsung dengan menerapkan asas jujur dan adil.

Bisa dikatakan bahwa demo 5 Maret 2024 memang sangat rawan untuk ditunggangi oleh pihak asing, elite politik yang hanya haus dengan kekuasaan serta malah mengorbankan kepentingan masyarakat saja. Terlebih, nyatanya gerakan unjuk rasa itu sama sekali tidak mewakili bagaimana kepentingan dari mayoritas rakyat.

Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Temukan juga kami di Google News.