Celoteh.id – Kasus kebocoran data yang memuat informasi mulai nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas bikin geger dunia maya.

Pemerintah diminta segera melakukan audit keamanan siber terkait hal tersebut. Terutama di Kementerian dan Lembaga.

Menurut anggota Komisi I DPR, Sukamta, Risiko dari kebocoran data ini sangat besar. Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga, sehingga kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber tentu akan sangat mengancam masyarakat.

“Penipuan online yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor,” kata sukamta dalam keterangannya, Senin (12/9).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah serius mengatasi kejadian yang terus berulang ini. Menurutnya, Gugus Tugas Keamanan Siber yang sudah dibentuk pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis.

Sementara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sektor juga diminta segera lakukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data.

Sukamta mengingatkan tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Disepakatinya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) antara Komisi I dan Pemerintah tentu satu hal yang menggembirakan,” ujarnya.

Keberadaan regulasi ini, lanjut politikus Dapil DI Yogyakarta ini, harus segera diikuti dengan membuat rodmap, penataan lembaga dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Serta peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.