Jakarta – Arsul Sani, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP tidak sepakat dengan Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat yang diotakki Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Arsul menilai dalam kasus itu Jenderal Sigit juga turut dibohongi oleh Sambo.

“PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika FS menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut,” kata Arsul saat dihubungi, Senin (22/8/2022).

Arsul meminta agar jangan ada pihak yang membuat kontroversi baru terkait kasus pembunuhan yang diotaki Irjen Ferdy Sambo tersebut dan berharap semua pihak justru mengawal turunan kasus tersebut.

“Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini, serta proses-proses hukum dari kasus turutannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303,” ucapnya.

Arsul juga menyebut peran Kapolri dalam pengusutan kasus tersebut juga diakui oleh Komnas HAM. Menurutnya Komnas HAM tidak akan bisa melakukan perannya jika Kapolri Jenderal Sigit tidak terbuka.

“Dalam rapat hari ini dimana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM juga disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik tidak hanya oleh satuan internal Polri,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.